Aturan perundang undangan terbaru tentang penyelenggaraan ibadah haji adalah

Pemerintah yang diwakili Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Abdul Jamil menuturkan norma dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan UU No. 34/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji justru menjamin kepastian hukum bagi calon jemaah haji.