kebijakan politik sebenarnya masa orde baru pada kenyataannya adalah

Pelaksanaan politik Orde Baru diletakkan pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Tonggak munculnya Orde Baru jelas sebagai wujud pelaksanaan Supersemar yang bukan hanya diartikan sebagai kepercayaan Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto, namun juga kehendak rakyat Indonesia. Pada tanggal 20 Juni 1966, MPRS menyelenggarakan sidang umum yang menerima dan menetapkan Supersemar dalam salah satu kesepakatan, dari 24 ketetapan yang dihasilkannya.