Langkah langkah yang di ambil oleh jendral suharto dalam g-30s/pki

Pemetaan Situasi

Untuk mengetahui situasi secara lebih lengkap, Mayjen Soeharto menghimpun sebanyak mungkin informasi dan melakukan pemetaan situasi untuk kemudian ditelaah bersama-sama perwira Kostrad lainnya. Hasil pemetaan situasi ini dipergunakan untuk menentukan langkah-langkah Kostrad berikutnya. Selain menelaah laporan-laporan masyarakat, ia melakukan telaah terhadap komunike dan menyebar perwira intelijennya untuk menghimpun dan mendalami informasi.

b. Mencegah Kelumpuhan TNI AD

Untuk mencegah kelumpuhan TNI AD akibat kekosongan kepemimpinan, Mayjen Soeharto menggunakan konvensi (hukum kebiasaan) manakala Men/Pangad berhalangan. Berdasakan konvensi —atas persetujuan perwira Kostrad lainnya dan juga pangdam V/Jaya Umar Wirahadikusumah yang hadir di Kostrad— ia mengisi kekosongan pimpinan puncak TNI AD sebagai pimpinan sementara. Langkah ini menggagalkan skenario PKI menjadikan TNI AD layaknya Kereta Api tanpa masinis, dan upaya membalikkannya menjadi instrument pendukung G 30 S/PKI berhadapan dengan kesigapan Mayjen Soeharto.

Penggunaan konvensi bukanlah rekayasa karena memperoleh dukungan penuh kalangan internal TNI AD. Brigjen Moeng Parhadimoeljo (mantan Komandan RPKAD yang sedang cuti pendidikan) —di tempat terpisah— menyarankan Kol. Sarwo Edhi yang sedang kebingungan mencari Jenderal A. Yani untuk menemui Mayjen Soeharto[1]. Sesuai kebiasaan (konvensi), Mayjen Soeharto merupakan pengganti Jenderal A. Yani jika berhalangan.

Penggunaan konvensi juga didukung perwira kostrad lainnya dan Pangdam V/Jaya Umar Wirahadi Kusumah. Menhankam/ KASAB Jenderal Nasution —yang selamat dari penculikan—- tidak lama kemudian juga mengirim kurir (Letkol Hidayat Wirasondjaya) yang misinya memerintahkan Mayjen Soeharto agar menumpas gerakan Untung serta membebaskan Presiden. Jenderal A.H. Nasution juga menunjuk Mayjen Soeharto sebagai Pejabat Panglima Sementara AD menggantikan Jenderal A.Yani yang gugur ditembak oleh pasukan G.30.S/PKI[2].

c. Konsinyir Pasukan dan Perwira TNI AD

Setelah mencegah terjadinya kelumpuhan TNI AD, Mayjen Soeharto meminta Pangdam V/Jaya Umar Wirahadikusumah untuk menutup semua jalur keluar masuk Jakarta dan menginstruksikan agar semua pergerakan satuan-satuan AD atas sepengetahuan dirinya. Ia juga mengkonsinyir para perwira TNI AD (seperti tidak diijinkannya Mayjen Umar Wirahadi Kusumah dan Mayjen Pranoto Reksosamodro menghadap Presiden) dengan tujuan untuk menghindari jatuhnya lebih banyak korban Perwira Tinggi.

Sebagaimana telah disinggung, benang merah antara pembunuhan para Jenderal-isi komunike-pergerakan pasukan di sekitar Istana diluar koordinasi resmi, telah menimbulkan multiintepretasi atas keselamatan Presiden. Menghadapi situasi seperti itu, Mayjen Soeharto dibimbing naluri kemiliterannya untuk tidak lebih jauh terjebak perangkap komplotan G 30 S/PKI dengan menyerahkan para perwiranya secara cuma-cuma masuk kandang pembantaian, sebagaimana dialami para pucuk pimpinannya. Atas masalah itu ia mengakui agak bimbang, “…kesimpulan saya bahwa Bapak (Presiden) telah aman. Tetapi ini memang aman atau diamankan merupakan sebuah hal yang juga harus saya perhitungkan dengan fakta-fakta yang ada waktu itu…”[3]. Setelah memastikan keselamatan anggotanya, ia hanya perlu memikirkan penyelamatan Presiden dari lingkaran komplotan G 30 S/PKI sebelum akhirnya memutuskan menyerang Halim.

d. Koordinasi Antar Angkatan

Setelah melakukan konsinyir pasukan, Mayjen Soeharto melakukan koordinasi dengan angkatan-angkatan lain (Angkatan Laut, Kepolisian dan Angkatan Udara /melalui Leo Watimena) untuk menjelaskan telaah Kostrad, bahwa gerakan Untung bukan semata-mata persoalan interen AD, akan tetapi memiliki motif coup yang didalangi PKI. Analisisemakin menemukan bukti manakala Dewan Revolusi mendemisionerkan Presiden Soekarno dan Kabinet Dwikora, dimana pada jam-jam berikutnya bertarung dengan pengumuman Brigjen Sabur (Komandan Resimen Cakrabirawa, Pengawal Presiden)